RIA SIREGAR

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.

Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :

1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.


2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.


3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.


4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau men­dorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Budaya politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

· Budaya polotik parochial

· Budaya politik kaula

· Budaya politik partisipan

Sikap politik warga Negara yang menunjukkan tipe-tipe budaya politik dikelompokkan menjadi beberapa jenis :

Ø Sikap politik radikal

Sikap politik radikal adalah suatu sikap politik warga Negara yang mengkehendaki adanya perubahan mendasar.

Ø Sikap politik moderat

Sikap politik moderat yaitu sikap politik warga Negara yang selalu menghindari prilaku atau pengungkapan yang ekstrem atau cenderung kearah jalan tengah.

Ø Sikap politik status Quo

Sikap politik status Quo yaitu sikap politik warga Negara yang menginginkan tidak ada perubahan terhadap suatu keadaan, karena merasa diuntungkan oleh kondisi yang ada.

Ø Sikap politik reaksioner

Sikap politik reaksioner yaitu sikap politik warga Negara yang serba aktif dan reaktif serta suka menanggapi suatu keadaan.

Ø Sikap politik konservatif

Sikap politik konservatif yaitu sikap politik warga Negara yang didasari rasa puas terhadap keadaan dan cenderung bertahan terhadap perubahan

Budaya politik partisipan menurut Gabriel Almond terbagi menjadi 2 yaitu :

ü Budaya politik partisipasi dalam bentuk konvensional meliputi :

· Pemberian suara

· Diskusi kelompok

· Membentuk dan bergabung dalam satu organisasi

· Komunikasi individual

· Pengajuan petisi

ü Budaya politik partisipasi dalam bentuk non konvensional

· Berdemonstrasi

· Konfrontasi

· Aksi mogok

· Tindak kekerasan politik

· Tindak kekerasan politik terhadap manusia

· Perang gerilya atau revolusi

Kegiatan – kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik antara lain:

a. Memilih wak,il rakyat dalam pemilihan umum

b. Menjadi anggota aktif dalam partai politik

c. Duduk dalam lembaga-lembaga politik

d. Dialog dengan wakil – wakil rakyat

e. Melakukan kampanye atau menghadiri kelompok diskusi

f. Memberikan masukan dalam pembuatan perundang undangan

Pendapat partai politi menurut para ilmuan :

1. Prof. Dr. Miriam budiarjo

Partai politik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

2. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah.

3. Sigmund Neuman

Partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan – golongan lain yang tidak sepaham.